Kasus Gagal Ginjal Akut Anak Semakin Melonjak

Bunganwar - Data sampai Sabtu (22/10) menurut Kementerian Kesehatan RI banyaknya pasien dengan problem ginjal parah progresif atipikal di Indonesia sampai 245 orang. Sebagian besar pasien adalah umur anak dengan pasien terbanyak bayi di bawah 5 tahun (balita).

Data per 22 Oktober dari 245 masalah. 141 pasien salah satunya meninggal. Dengan begitu, fatality rate atau tingkat kematian masalah ini sampai 57,5 %. Soal ini sangat begitu merisaukan tentulah.

Data itu adalah data keseluruhan dari 26 propinsi se Indonesia. Berarti masalah tidak sukses ginjal parah ini udah menebar ke 26 propinsi se-Indonesia, menyeramkan memanglah.

Pada kondisi yang udah masuk definisi insiden Luar Biasa (KLB) pemerintahan sendiri kelihatan bingung dalam menyelesaikan masalah ini. Kegamangan ini begitu kelihatan dari beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintahan.

Hingga sampai sekarang lantas belumlah ada pengakuan sah dari pemerintahan yang memberitakan momen ini yakni Insiden Luar Biasa. Walaupun sebenarnya korban korban nya udah 141 orang yang wafat dari 256 yang terdeteksi menanggung derita tidak sukses ginjal parah se-Indonesia.

Bukannya memberinya data yang absah pemerintahan malahan memberikan data yang malahan memunculkan kekhawatiran yang semakin luas dengan berkata pemicu tidak sukses ginjal parah ini yakni berawal dari obat sirop cair. Soal ini tentu malahan makin memperbanyak kekhawatiran khalayak.

Obat sirop anak yang pada mulanya adalah obat yang disantap oleh anak yang lagi sakit lantaran anak anak tidak dapat minum obat kapsul atau serbuk sekarang jadi takut untuk mengonsumsi obat berbentuk sirop.

Pemerintahan dalam ini sebaiknya memiliki sifat jujur dan obyektif dan memberikan tidak sukses ginjal parah anak ini secara ilmiah kedokteran. Tak boleh ada suatu yang ditutup tutupi. Lantaran apabila dalam momen ini pemerintahan dalam perihal tersebut Kemenkes tidak memiliki sifat terbuka jadi di masa datang pemerintahan bisa dapat dituntut lantaran tidak membuat perlindungan masyarakat negaranya dan tidak memberinya data yang absah dan betul.